Logo
Kategori
Arsip dan Perpustakaan  16
Inspektorat  9
Instruksi Presiden  42
Kebudayaan dan Pariwisata  17
Kepegawaian  207
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  93
Keputusan Menteri  5
Keputusan Presiden  61
Keputusan Walikota  9
Kesatuan Bangsa Dan Politik  2
Kesehatan  23
Ketahanan Pangan  15
Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian   2
Koperasi dan UKM  33
Layanan Pengadaan Barang / Jasa   23
Lingkungan Hidup  44
Otonomi Daerah  198
Pekerjaan Umum  10
Pemadam Kebakaran  1
Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak  9
Pemuda dan Olahraga  11
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  55
Penanggulangan Bencana  6
Penataan Ruang  19
Pendapatan  2
Pendidikan  280
Pengelolaan Keuangan dan Aset  142
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  17
Peraturan Daerah (Perda)  127
Peraturan Gubernur (Pergub)  39
Peraturan Menteri Agama  42
Peraturan Menteri Dalam Negeri  4
Peraturan Menteri ESDM  33
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  46
Peraturan Menteri Kesehatan  61
Peraturan Menteri Keuangan  51
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  43
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  89
Peraturan Menteri Pariwisata  40
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  22
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan  16
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  1
Peraturan Menteri Pertahanan  7
Peraturan Pemerintah  165
Peraturan Presiden  244
Peraturan Walikota (Perwal)  524
Perda Provinsi Jateng   45
Perdagangan  11
Perencanaan Pembangunan  21
Perhubungan   9
Perijinan  29
Perikanan  11
Perindustrian  6
Pertanian  18
Perumahan dan Permukiman  32
PPID  127
Produk Hukum Kota  0
RSUD  34
Satuan Polisi Pamong Praja  3
Sosial  16
Statistik  1534
Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi  33
Tenaga Kerja  15
Undang-Undang  64
Data
No.
Data
1
Data ini berisi Ringkasan DPA OPD Tahun 2017 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajibandaerah tersebut

Tanggal : 2017-09-06 14:08:02

2
Syarat Ijin Usaha Apotek

Tanggal : 2017-08-15 13:59:48

3
Ijin Usaha Apotek

Tanggal : 2017-08-15 13:55:58

4
Syarat Ijin Titik Reklame

Tanggal : 2017-08-15 13:53:05

5
Ijin Titik Reklame

Tanggal : 2017-08-15 13:39:40

6
Syarat Ijin Tenaga Kesehatan (kecuali dokter)

Tanggal : 2017-08-15 13:37:20

7
Ijin Tenaga Kesehatan

Tanggal : 2017-08-15 13:33:54

8
Syarat Ijin Penyelenggaraan Reklame

Tanggal : 2017-08-15 13:31:14

9
Ijin Penyelenggaraan Reklame

Tanggal : 2017-08-15 13:15:50

10
Syarat Penyelenggaraan Medik dasar Swasta

Tanggal : 2017-08-15 11:32:40

11
Ijin Penyelenggaraan Medik Dasar Swasta

Tanggal : 2017-08-15 11:27:09

12
Syarat Pedagang Eceran obat

Tanggal : 2017-08-15 11:16:35

13
Ijin Pedagang Eceran Obat / Toko Obat

Tanggal : 2017-08-15 11:12:50

14
Syarat Klinik Spesialis

Tanggal : 2017-08-15 11:09:47

15
Syarat Laboratorium Kesehatan swasta

Tanggal : 2017-08-15 11:07:01

16
Ijin Laboratorium Kesehatan Swasta

Tanggal : 2017-08-15 11:02:22

17
Ijin Klinik Spesialis

Tanggal : 2017-08-15 10:59:36

18
Syarat Ijin klinik Kecantiakn

Tanggal : 2017-08-15 10:57:01

19
Ijin Klinik Kecantikan Estetika

Tanggal : 2017-08-15 10:52:53

20
Syarat – Syarat

Tanggal : 2017-08-15 10:48:32

21
Ijin Penyelenggaraan Medik Dasar Swasta Rawat Inap

Tanggal : 2017-08-15 10:45:10

22
Syarat Ijin Optik

Tanggal : 2017-08-15 10:14:50

23
Ijin Optik

Tanggal : 2017-08-15 10:12:04

24
KLKPJ PENDUKCAPIL 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:51:37

25
SYARAT TANDA DAFTAR INDUSTRI

Tanggal : 2017-08-03 14:50:03

26
SYARAT TANDA DAFTAR INDUSTRI

Tanggal : 2017-08-03 10:55:12

27
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

Tanggal : 2017-08-03 10:54:36

28
SYARAT TANDA DAFTAR INDUSTRI

Tanggal : 2017-08-03 10:54:06

29
TANDA DAFTAR INDUSTRI

Tanggal : 2017-08-03 10:52:59

30
SYARAT TANDA DAFTAR GUDANG

Tanggal : 2017-08-03 10:50:03

31
TANDA DAFTAR GUDANG

Tanggal : 2017-08-03 10:48:45

32
SYARAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

Tanggal : 2017-08-03 10:47:50

33
SYARAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

Tanggal : 2017-08-03 10:32:02

34
SYARAT IJIN USAHA PERDAGANGAN

Tanggal : 2017-08-03 10:29:39

35
IJIN USAHA PERDAGANGAN

Tanggal : 2017-08-03 10:29:10

36
SYARAT SIUP Perdagangan Minuman Beralkohol Untuk Diminum (SIUP – MB)

Tanggal : 2017-08-03 10:27:01

37
SIUP Perdagangan Minuman Beralkohol Untuk Diminum (SIUP – MB)

Tanggal : 2017-08-03 10:26:07

38
SYARAT PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Tanggal : 2017-08-03 10:25:23

39
PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Tanggal : 2017-08-03 10:24:47

40
SYARAT IJIN WARALABA

Tanggal : 2017-08-03 10:24:01

41
IJIN WARALABA

Tanggal : 2017-08-03 10:21:26

42
SYARAT IJIN USAHA TOKO MODERN

Tanggal : 2017-08-03 08:15:19

43
IJIN USAHA TOKO MODERN

Tanggal : 2017-08-03 08:14:26

44
SYARAT IJIN USAHA INDUSTRI

Tanggal : 2017-08-03 08:13:54

45
IJIN USAHA INDUSTRI

Tanggal : 2017-08-03 08:13:05

46
SYARAT IJIN USAHA ANGKUTAN

Tanggal : 2017-08-03 08:12:33

47
IJIN USAHA ANGKUTAN

Tanggal : 2017-08-03 08:11:32

48
KAWASAN INDUSTRI SINAR CENTRA CIPTA

Tanggal : 2017-08-03 08:08:11

49
KAWASAN INDUSTRI BUKIT SEMARANG BARU (BSB)

Tanggal : 2017-08-03 08:07:11

50
KAWASAN INDUSTRI TERBOYO

Tanggal : 2017-08-03 08:05:32

51
KAWASAN INDUSTRI CANDI

Tanggal : 2017-08-03 08:05:09

52
KAWASAN INDUSTRI WIJAYAKUSUMA

Tanggal : 2017-08-03 08:03:15

53
HOTEL

Tanggal : 2017-08-03 08:01:41

54
BANDARA

Tanggal : 2017-08-03 08:00:45

55
PELABUHAN

Tanggal : 2017-08-03 07:59:35

GPR Kominfo