Logo
Kategori
Arsip dan Perpustakaan  16
Inspektorat  9
Instruksi Presiden  42
Kebudayaan dan Pariwisata  17
Kepegawaian  207
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  93
Keputusan Menteri  5
Keputusan Presiden  61
Keputusan Walikota  9
Kesatuan Bangsa Dan Politik  2
Kesehatan  23
Ketahanan Pangan  15
Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian   2
Koperasi dan UKM  33
Layanan Pengadaan Barang / Jasa   23
Lingkungan Hidup  44
Otonomi Daerah  198
Pekerjaan Umum  10
Pemadam Kebakaran  1
Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak  9
Pemuda dan Olahraga  11
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  55
Penanggulangan Bencana  6
Penataan Ruang  19
Pendapatan  2
Pendidikan  280
Pengelolaan Keuangan dan Aset  142
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  17
Peraturan Daerah (Perda)  127
Peraturan Gubernur (Pergub)  39
Peraturan Menteri Agama  42
Peraturan Menteri Dalam Negeri  4
Peraturan Menteri ESDM  33
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  46
Peraturan Menteri Kesehatan  61
Peraturan Menteri Keuangan  51
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  43
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  89
Peraturan Menteri Pariwisata  40
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  22
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan  16
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  1
Peraturan Menteri Pertahanan  7
Peraturan Pemerintah  165
Peraturan Presiden  244
Peraturan Walikota (Perwal)  524
Perda Provinsi Jateng   45
Perdagangan  11
Perencanaan Pembangunan  21
Perhubungan   9
Perijinan  29
Perikanan  11
Perindustrian  6
Pertanian  18
Perumahan dan Permukiman  32
PPID  127
Produk Hukum Kota  0
RSUD  34
Satuan Polisi Pamong Praja  3
Sosial  16
Statistik  1534
Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi  33
Tenaga Kerja  15
Undang-Undang  64
Data
No.
Data
1
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah PP Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Provinsi Jawa Tengah  PP Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Tanggal : 2017-11-07 08:39:25

2
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah PP Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah TAngga

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Provinsi Jawa Tengah PP Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah TAngga

Tanggal : 2017-11-07 08:38:15

3
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang kualitas Pencemaran Air

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Provinsi Jawa Tengah  PP Nomor 82 Tahun 2001 Tentang kualitas Pencemaran Air

Tanggal : 2017-11-07 08:36:26

4
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah PP Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pencemaran Kebakaran Hutan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Provinsi Jawa Tengah  PP Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Pencemaran Kebakaran Hutan

Tanggal : 2017-11-07 08:35:24

5
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah PP Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Provinsi Jawa Tengah PP Nomor 150 Tahun 2000 Tentang Pengendalian Kerusakan Tanah

Tanggal : 2017-11-07 08:32:40

6
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Provinsi Jawa Tengah  PP Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Pencemaran Udara

Tanggal : 2017-11-07 08:31:41

7
Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah PP Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  Provinsi Jawa Tengah  PP Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut

Tanggal : 2017-11-07 08:30:26

8
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001

PELAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH 

Tanggal : 2017-09-27 09:43:51

9
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 

Tanggal : 2017-09-27 09:42:13

10
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005

STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 

Tanggal : 2017-09-27 09:41:00

11
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005

STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN

Tanggal : 2017-09-27 09:39:29

12
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Tanggal : 2017-09-27 09:37:49

13
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Tanggal : 2017-09-27 09:36:13

14
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Tanggal : 2017-09-27 09:35:08

15
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA/DAERAH

Tanggal : 2017-09-27 09:34:08

16
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006

PELAPORAN KEUANGAN DAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 

Tanggal : 2017-09-27 09:32:01

17
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006

Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Tanggal : 2017-09-27 09:30:25

18
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006

TATACARA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN NASIONAL 

Tanggal : 2017-09-27 09:29:07

19
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT

Tanggal : 2017-09-27 09:24:14

20
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN ANTARA PEMERINTAH, PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI, DAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tanggal : 2017-09-27 09:23:13

21
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007

PENGELOLAAN UANG NEGARA/DAERAH

Tanggal : 2017-09-27 09:21:14

22
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007

PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK

Tanggal : 2017-09-27 09:18:09

23
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007

PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN

Tanggal : 2017-09-27 09:16:34

24
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan

Tanggal : 2017-09-27 09:12:07

25
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008

TAHAPAN, TATA CARA PENYUSUNAN,  PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA  PEMBANGUNAN DAERAH

Tanggal : 2017-09-27 09:11:16

26
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008

Wajib Belajar

Tanggal : 2017-09-27 09:10:11

27
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008

Pendanaan Pendidikan

Tanggal : 2017-09-27 09:09:05

28
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2009

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKlLAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH,DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

Tanggal : 2017-09-27 09:07:48

29
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010

PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 

Tanggal : 2017-09-27 09:06:19

30
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010

TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH DI WILAYAH PROVINSI 

Tanggal : 2017-09-27 09:04:38

31
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK 

Tanggal : 2017-09-27 09:02:23

32
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010

Perubahan atas PP No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

Tanggal : 2017-09-27 08:52:26

33
Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2010

SUMBANGAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL, SUMBANGAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN, SUMBANGAN FASILITAS PENDIDIKAN, SUMBANGAN PEMBINAAN OLAHRAGA, DAN BIAYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR SOSIAL YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO

Tanggal : 2017-09-27 08:50:21

34
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 19 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA KEDUDUKAN KEUANGAN GUBERNUR  SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH  DI WILAYAH PROVINSI 

Tanggal : 2017-09-27 08:41:45

35
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012

Hibah Daerah

Tanggal : 2017-09-27 08:40:28

36
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012

Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Tanggal : 2017-09-27 08:39:21

37
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK  YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEUANGAN 

Tanggal : 2017-09-27 08:36:57

38
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Tanggal : 2017-09-27 08:35:03

39
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2013

TATA CARA PELAKSANAAN PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAH 

Tanggal : 2017-09-27 08:33:35

40
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2013

Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 2009 Tentang POS

Tanggal : 2017-09-27 08:32:03

41
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013

Pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Tanggal : 2017-09-27 08:30:41

42
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2013

Tata cara Pengunduran Diri Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Pegawai Negeri yang akan menjadi bakal Calon Anggota DPR, DPD, DPRD, dan DPRD Kabupaten/Kota serta pelaksanaan Cuti Pejabat Negara dalam Kampanye Pemilu

Tanggal : 2017-09-27 08:29:34

43
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013

Perubahan Keempat atas PP No. 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Tanggal : 2017-09-27 08:27:56

44
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2013

Perubahan atas PP No. 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil

Tanggal : 2017-09-27 08:26:51

45
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013

Perubahan kelima belas atas PP No. 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Tanggal : 2017-09-27 08:25:12

46
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013

Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda atau Dudanya

Tanggal : 2017-09-27 08:23:04

47
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013

Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Tanggal : 2017-09-27 08:21:25

48
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

Perubahan atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Tanggal : 2017-09-27 08:19:27

49
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2013

Perluasan Kesempatan Kerja

Tanggal : 2017-09-27 08:16:45

50
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013

Pelaksanaan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Tanggal : 2017-09-27 08:15:21

51
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013

Syarat dan Tata cara pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum

Tanggal : 2017-09-27 08:13:15

52
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013

Perubahan kedua atas PP No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan TOL

Tanggal : 2017-09-27 08:11:04

53
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang diterima atau Peroleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu.

Tanggal : 2017-09-27 08:08:58

54
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015

Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia

Tanggal : 2017-09-27 07:47:02

55
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Tanggal : 2017-09-27 07:45:00

56
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015

Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi Di Aceh

Tanggal : 2017-09-27 07:42:35

57
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2015

Penghimpunan Dana Perkebunan

Tanggal : 2017-09-27 07:40:42

58
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2015

Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat  Nusantara

Tanggal : 2017-09-27 07:38:55

59
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015

Bentuk Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Tanggal : 2017-09-27 07:36:59

60
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Hutama Karya

Tanggal : 2017-09-27 07:35:08

61
Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Adhi Karya Tbk

Tanggal : 2017-09-27 07:33:07

62
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk

Tanggal : 2017-09-27 07:31:00

63
Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Waskita Karya Tbk

Tanggal : 2017-09-27 07:30:27

64
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015

Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil

Tanggal : 2017-09-26 15:14:31

65
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2015

Perubahan Struktur Kepemilikan Saham Negara Melalui Penerbitan Saham Baru Pada Perusahaan Perseroan (persero) Pt Kawasan Industri Wijayakusuma

Tanggal : 2017-09-26 15:11:50

66
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Perusahaan Pengelola Aset

Tanggal : 2017-09-26 15:09:46

67
Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) Pt Aneka Tambang Tbk

Tanggal : 2017-09-26 15:07:39

68
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2015

Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Jasa Kepelabuhanan Tertentu Kepada Perusahaan Angkutan Laut Yang Melakukan Kegiatan Angkutan Laut Luar Negeri

Tanggal : 2017-09-26 15:05:28

69
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013

Pemberian Pembebasan Pajak pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya

Tanggal : 2017-09-26 15:05:18

70
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013

Badan Pengawas Rumah Sakit

Tanggal : 2017-09-26 15:03:47

71
Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan Dan Perikanan

Tanggal : 2017-09-26 15:03:02

72
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013

Bentuk dan Mekanisme Pendanaan  Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Tanggal : 2017-09-26 15:02:09

73
Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan

Tanggal : 2017-09-26 15:00:27

74
Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2013

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) JAMINAN KREDIT INDONESIA 

Tanggal : 2017-09-26 14:59:20

75
Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2013

Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Tanggal : 2017-09-26 14:57:50

76
Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2015

Penggabungan Perusahaan Perseroan (persero) Pt Reasuransi Umum Indonesia Ke Dalam Perusahaan Perseroan (persero) Pt Reasuransi Indonesia Utama

Tanggal : 2017-09-26 14:57:40

77
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2016

Perlakuan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Pegawai Dari Pemberi Kerja Dengan Kriteria Tertentu

Tanggal : 2017-09-26 14:57:16

78
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2016

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Real Estat Dalam Skema Kontrak Investasi Kolektif Tertentu

Tanggal : 2017-09-26 14:55:35

79
Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015

Pengupahan

Tanggal : 2017-09-26 14:55:34

80
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013

Modal Awal untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Tanggal : 2017-09-26 14:54:12

81
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016

Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain

Tanggal : 2017-09-26 14:53:17

82
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013

Perubahan Kesembilan atas PP No. 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Tanggal : 2017-09-26 14:52:44

83
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

Tanggal : 2017-09-26 14:52:43

84
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Pelabuhan Indonesia IV

Tanggal : 2017-09-26 14:51:17

85
Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013

Tata cara Hubungan antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Tanggal : 2017-09-26 14:50:39

86
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Komunikasi Dan Informatika

Tanggal : 2017-09-26 14:50:07

87
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Garuda Indonesia Tbk

Tanggal : 2017-09-26 14:50:02

88
Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013

Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap Orang,selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial

Tanggal : 2017-09-26 14:49:08

89
Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Pertanian

Tanggal : 2017-09-26 14:47:41

90
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada International Development Association

Tanggal : 2017-09-26 14:46:25

91
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2013

Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Kesehatan

Tanggal : 2017-09-26 14:46:22

92
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016

Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Pengalihan Hak Atas Tanah Dan/Atau Bangunan, Dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Atas Tanah Dan/Atau Bangunan Beserta Perubahannya

Tanggal : 2017-09-26 14:46:16

93
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015

Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia

Tanggal : 2017-09-26 14:44:18

94
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero)Pt Perusahaan Listrik Negara

Tanggal : 2017-09-26 14:43:29

95
Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013

Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Tanggal : 2017-09-26 14:42:06

96
Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2016

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia

Tanggal : 2017-09-26 14:41:46

97
Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015

Pemilikan Rumah Tempat Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan Di Indonesia

Tanggal : 2017-09-26 14:40:45

98
Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2016

Kawasan Ekonomi Khusus Sorong

Tanggal : 2017-09-26 14:39:52

99
Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015

Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan

Tanggal : 2017-09-26 14:38:20

100
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014

Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Tanggal : 2017-09-26 14:37:47

101
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014

Perijinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir

Tanggal : 2017-09-26 14:36:38

102
Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Penggunaan Kawasan Hutan

Tanggal : 2017-09-26 14:36:32

103
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014

Pelaksanaan UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan UU No. 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian

Tanggal : 2017-09-26 14:35:24

104
Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2015

Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis Yang Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai

Tanggal : 2017-09-26 14:34:46

105
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2016

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Nias Dari Wilayah Kota Gunungsitoli Ke Wilayah Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara

Tanggal : 2017-09-26 14:34:09

106
Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015

Izin Usaha Industri

Tanggal : 2017-09-26 14:32:43

107
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Pasuruan Dari Wilayah Kota Pasuruan Ke Wilayah Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan Provinsi Jawa Timur

Tanggal : 2017-09-26 14:32:10

108
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

Tanggal : 2017-09-26 14:31:37

109
Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam Dan Kawasan Pelestarian Alam

Tanggal : 2017-09-26 14:30:58

110
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2014

Syarat dan Tatacara Perizinan pembuatan, Penyebarluasan dan Penggunaan produk Pornografi

Tanggal : 2017-09-26 14:29:59

111
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2015

Pembiayaan Hortikultura

Tanggal : 2017-09-26 14:28:46

112
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 3i Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Tanggal : 2017-09-26 14:28:24

113
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (PERSERO)  PT ASDP INDONESIA FERRY

Tanggal : 2017-09-26 14:28:03

114
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2014

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI 

Tanggal : 2017-09-26 14:26:42

115
Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2015

Usaha Wisata Agro Hortikultura

Tanggal : 2017-09-26 14:26:31

116
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Angkasa Pura I

Tanggal : 2017-09-26 14:25:36

117
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT.ANGKASA PURA I

Tanggal : 2017-09-26 14:24:59

118
Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia

Tanggal : 2017-09-26 14:23:49

119
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014

Pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2011 Tentang Informasi Geospasial

Tanggal : 2017-09-26 14:23:31

120
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Tanggal : 2017-09-26 14:22:25

121
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2014

Persyaratan dan Tatacara Penetapan Lembaga Pelaksana Penjaminan Resi Gudang

Tanggal : 2017-09-26 14:22:22

122
Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Asdp Indonesia Ferry

Tanggal : 2017-09-26 14:21:57

123
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014

Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal : 2017-09-26 14:20:51

124
Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Dok Dan Perkapalan Kodja Bahari

Tanggal : 2017-09-26 14:20:17

125
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2016

Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural

Tanggal : 2017-09-26 14:19:32

126
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2014

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN KEHUTANAN 

Tanggal : 2017-09-26 14:19:30

127
Peraturan Pemerintah Nomor 114 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Dok Dan Perkapalan Surabaya

Tanggal : 2017-09-26 14:18:20

128
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2016

Pemberian Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pimpinan Dan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Lembaga Non Struktural

Tanggal : 2017-09-26 14:18:10

129
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2014

    JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN RISET DAN TEKNOLOGI 

Tanggal : 2017-09-26 14:17:50

130
Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Industri Kapal Indonesia

Tanggal : 2017-09-26 14:16:07

131
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014

Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Tanggal : 2017-09-26 14:16:02

132
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014

STATUTA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

Tanggal : 2017-09-26 14:14:56

133
Peraturan Pemerintah Nomor 116 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Pengembangan Pariwisata Indonesia

Tanggal : 2017-09-26 14:13:57

134
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014

STATUTA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA 

Tanggal : 2017-09-26 14:13:04

135
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2014

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERASAL DARI PELAYANAN KESEHATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN 

Tanggal : 2017-09-26 14:11:34

136
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016

Pemberian Tunjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2016 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Pejabat Negara

Tanggal : 2017-09-26 14:10:23

137
Peraturan Pemerintah Nomor 117 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Permodalan Nasional Madani

Tanggal : 2017-09-26 14:09:45

138
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014

LEMBAGA SENSOR FILM

Tanggal : 2017-09-26 14:09:40

139
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016

Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan

Tanggal : 2017-09-26 14:08:49

140
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2014

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI DAN GEOFISIKA

Tanggal : 2017-09-26 14:08:18

141
Peraturan Pemerintah Nomor 118 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Dirgantara Indonesia

Tanggal : 2017-09-26 14:06:53

142
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2014

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS  PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 

Tanggal : 2017-09-26 14:06:46

143
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas Usia Pensiun bagi Pejabat Fungsional

Tanggal : 2017-09-26 14:04:48

144
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016

Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan

Tanggal : 2017-09-26 14:03:32

145
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2014

Perubahan atas PP No. 41 Tahun 2013 tentang Barang kena Pajak yang Tergolong Mewah berupa Kendaraan Bermotor yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah

Tanggal : 2017-09-26 14:03:03

146
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Perangkat Daerah

Tanggal : 2017-09-26 14:01:27

147
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2016

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

Tanggal : 2017-09-26 13:57:32

148
Peraturan Pemerintah Nomor 119 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Pelabuhan Indonesia IV

Tanggal : 2017-09-26 13:48:02

149
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016

Ppenambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) Pt Perusahaan Listrik Negara

Tanggal : 2017-09-26 13:47:47

150
Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Perhubungan

Tanggal : 2017-09-26 13:45:18

151
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016

Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Tanggal : 2017-09-26 13:43:38

152
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016

Perusahaan Umum (PERUM) Bulog

Tanggal : 2017-09-26 13:42:09

153
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016

Penghasilan, Hak Lainnya, Dan Perlindungan Keamanan Bagi Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Tanggal : 2017-09-26 13:40:45

154
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016

Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, Dan Geofisika

Tanggal : 2017-09-26 13:39:07

155
Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2015

Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (persero) PT Pindad

Tanggal : 2017-09-26 13:37:49

156
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2016

Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Pada Asian Infrastructure Investment Bank

Tanggal : 2017-09-26 13:31:09

157
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 Tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang-bidang Usaha Tertentu Dan/atau Di Daerah-daerah Tertentu

Tanggal : 2017-09-26 13:29:45

158
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara

Tanggal : 2017-09-26 13:28:43

159
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016

Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas

Tanggal : 2017-09-26 13:26:03

160
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016

Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang

Tanggal : 2017-09-26 13:23:29

161
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2016

Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Lembaga Administrasi Negara

Tanggal : 2017-09-26 13:19:48

162
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016

Pemasukan Ternak Dan/atau Produk Hewan Dalam Hal Tertentu Yang Berasal Dari Negara Atau Zona Dalam Suatu Negara Asal Pemasukan

Tanggal : 2017-09-26 13:18:24

163
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2016

Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2014 Tentang Hak Keuangan Dan Fasilitas Hakim Agung Dan Hakim Konstitusi

Tanggal : 2017-09-26 13:16:43

164
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2016

Tata Cara Penyampaian Data Dan Informasi Oleh Instansi Pemerintah Dan/atau Lembaga Swasta Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Tanggal : 2017-09-26 13:14:50

165
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2016

Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang

Tanggal : 2017-09-26 13:12:41

GPR Kominfo