Logo
Kategori
Arsip dan Perpustakaan  16
Inspektorat  9
Instruksi Presiden  42
Kebudayaan dan Pariwisata  17
Kepegawaian  207
Kependudukan dan Pencatatan Sipil  93
Keputusan Menteri  5
Keputusan Presiden  61
Keputusan Walikota  9
Kesatuan Bangsa Dan Politik  2
Kesehatan  23
Ketahanan Pangan  15
Komunikasi Informatika Statistik Dan Persandian   2
Koperasi dan UKM  33
Layanan Pengadaan Barang / Jasa   23
Lingkungan Hidup  44
Otonomi Daerah  198
Pekerjaan Umum  10
Pemadam Kebakaran  1
Pemberdayaan Penduduk dan Perlindungan Anak  9
Pemuda dan Olahraga  11
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  55
Penanggulangan Bencana  6
Penataan Ruang  19
Pendapatan  2
Pendidikan  280
Pengelolaan Keuangan dan Aset  142
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  17
Peraturan Daerah (Perda)  127
Peraturan Gubernur (Pergub)  39
Peraturan Menteri Agama  42
Peraturan Menteri Dalam Negeri  4
Peraturan Menteri ESDM  33
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan  46
Peraturan Menteri Kesehatan  61
Peraturan Menteri Keuangan  51
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika  43
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan  89
Peraturan Menteri Pariwisata  40
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat  22
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan  16
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  1
Peraturan Menteri Pertahanan  7
Peraturan Pemerintah  165
Peraturan Presiden  244
Peraturan Walikota (Perwal)  524
Perda Provinsi Jateng   45
Perdagangan  11
Perencanaan Pembangunan  21
Perhubungan   9
Perijinan  29
Perikanan  11
Perindustrian  6
Pertanian  18
Perumahan dan Permukiman  32
PPID  127
Produk Hukum Kota  0
RSUD  34
Satuan Polisi Pamong Praja  3
Sosial  16
Statistik  1534
Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi  33
Tenaga Kerja  15
Undang-Undang  64
Data
No.
Data
1
Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Semarang 2017

Tentang Jumlah Kelurahan Menurut Kecamatan di Kota Semarang Tahun 2017

Tanggal : 2018-09-25 13:06:43

2
UPTD KOTA SEMARANG

Tanggal : 2017-08-30 07:46:00

3
Muspida Plus

Tanggal : 2017-08-30 07:43:47

4
PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia.

Tanggal : 2017-08-29 07:30:19

5
SK DPRD SUSUNAN BADAN LEGISLASI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia

Tanggal : 2017-08-29 07:24:47

6
SK DPRD SUSUNAN ANGGARAN

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia

Tanggal : 2017-08-29 07:23:45

7
SK DPRD SUSUNAN BANMUS

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia

Tanggal : 2017-08-29 07:22:51

8
SK DPRD SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di provinsi/kabupaten/kota) di Indonesia

Tanggal : 2017-08-29 07:22:00

9
BAB VII PENUTUP LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 10:01:58

10
BAB VI PEMERINTAHAN UMUM LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 10:01:30

11
BAB V TUGAS UMUM LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 10:00:54

12
TRANSMIGRASI LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 10:00:25

13
PERINDUSTRIAN LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 10:00:01

14
PERDAGANGAN LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 09:59:34

15
KELAUTAN DAN PERIKANAN LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 09:59:04

16
PARIWISATA LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 09:58:04

17
ESDM LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 09:55:21

18
KEHUTANAN LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 09:53:59

19
PERTANIAN LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 09:53:09

20
PERPUSTAKAAN LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 09:52:41

21
KOMINFO LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 09:52:13

22
KEARSIPAN LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 09:51:48

23
STATISTIK LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 09:51:15

24
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 08:36:44

25
KOPERASI DAN UMKM 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 08:36:11

26
TENAGA KERJA LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 08:35:38

27
SOSIAL LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 08:35:14

28
KB DAN KS LKPJ 2017

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-14 08:34:24

29
PEREMPUAN DAN PA LKPJ 2017

Tanggal : 2017-08-14 08:33:39

30
KEPENDUKAN DAN CAPIL LKPJ 2017

Tanggal : 2017-08-14 08:33:09

31
PERTANAHAN LKPJ 2017

Tanggal : 2017-08-14 08:31:56

32
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Kinerja PNS berkaitan dengan diberlakukannya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sosialisasi ini dirasa sangatlah penting mengingat tuntutan reformasi birokrasi dan UU ASN yang sudah berlaku dan berimbas pula pada mekanisme penilaian prestasi kinerja PNS.

Tanggal : 2017-08-14 08:12:49

33
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kinerja PNS berkaitan dengan diberlakukannya Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sosialisasi ini dirasa sangatlah penting mengingat tuntutan reformasi birokrasi dan UU ASN yang sudah berlaku dan berimbas pula pada mekanisme penilaian prestasi kinerja PNS.

Tanggal : 2017-08-14 08:00:30

34
FINAL MATERI ILPPD MASA JABATAN 2016-2021

Tanggal : 2017-08-14 07:54:26

35
BAB VI PENUTUP LPPD 2016

Tanggal : 2017-08-11 11:11:33

36
BAB V LPPD 2016

Tanggal : 2017-08-11 11:11:06

37
BAB IV LPPD 2016

Tanggal : 2017-08-11 11:10:44

38
BAB III REVIEW IKK 2016

Tanggal : 2017-08-11 11:10:07

39
BAB III LPPD 2016 UR PILIHAN

Tanggal : 2017-08-11 11:06:38

40
BAB III LPPD 2016 UR 6-26

Tanggal : 2017-08-11 11:06:06

41
BAB III LPPD 2016 UR 5-15

Tanggal : 2017-08-11 11:05:28

42
BAB III LPPD 2016

Tanggal : 2017-08-11 11:04:17

43
BAB II LPPD 2016

Tanggal : 2017-08-11 11:03:47

44
BAB I LPPD 2016

Tanggal : 2017-08-11 11:03:24

45
LAMPIRAN II LPPD 2014

Tanggal : 2017-08-11 10:57:26

46
LAMPIRAN II LPPD 2014

Tanggal : 2017-08-11 10:56:56

47
BAB VI LPPD 2015

Tanggal : 2017-08-11 10:56:29

48
BAB V LPPD 2015

Tanggal : 2017-08-11 10:55:54

49
BAB IV LPPD 2015

Tanggal : 2017-08-11 10:55:28

50
BAB III LPPD REVIEW IKK 2014

Tanggal : 2017-08-11 10:54:59

51
BAB III LPPD 2014 PILIHAN

Tanggal : 2017-08-11 10:54:21

52
BAB II LPPD 2014 BAG 3

Tanggal : 2017-08-11 10:53:07

53
BAB III LPPD 2014 BAG 2

Tanggal : 2017-08-11 10:52:01

54
BAB III LPPD 2014

Tanggal : 2017-08-11 10:51:25

55
BAB II LPPD 2014

Tanggal : 2017-08-11 10:51:01

56
BAB 1 LPPD 2014

Tanggal : 2017-08-11 10:50:33

57
KOPERASI DAN UMKM 2017

Tanggal : 2017-08-11 10:46:42

58
SOSIAL KLPJ 2017

Tanggal : 2017-08-11 10:45:25

59
PERTAHANAN LKPJ 2017

Tanggal : 2017-08-11 10:45:02

60
PERTAHANAN LKPJ 2017

Tanggal : 2017-08-11 10:44:11

61
PERHUBUNGAN LKPJ 2017

Tanggal : 2017-08-11 10:42:54

62
PERENCANAAN LKPJ 2017

Tanggal : 2017-08-11 10:41:32

63
PENATAAN RUANG LKJP 2017

Tanggal : 2017-08-11 10:41:06

64
PENATAAN RUANG LKJP 2017

Tanggal : 2017-08-11 10:39:43

65
PERUMAHAN LKJP 2017

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:49:41

66
PEKERJAAN UMUM LKPJ 2017

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:48:54

67
LKJP KESEHATAN 2017

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:48:21

68
LKPJ PENDIDIKAN 2016

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:46:53

69
BAB 3 KEUANGAN DRAFT LKJP 2016

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:45:52

70
BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2016

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:45:28

71
BAB 1 PENDAHULUAN LKPJ 2016

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:43:07

72
PENUTUP ADA TANDA TANAN LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:35:32

73
TUGAS UMUM PEMERINTAH LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:34:54

74
BAB V TUGAS PEMBANTU 2105

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:34:19

75
INDUSTRI LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:33:52

76
PERDAGANGAN LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:33:25

77
KELAUTAN DAN PERIKANAN LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:32:56

78
PARIWISATA LKJP

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:32:26

79
ESDM LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:31:51

80
KEHUTANAN LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:31:29

81
PERTANIAN LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:31:06

82
PERPUSTAKAAN LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:30:35

83
KOMINFO LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:30:05

84
KEARSIPAN LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:29:40

85
STATISTIK LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:29:08

86
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:28:41

87
KETAHANAN PANGAN LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:28:08

88
OTONOMI DAERAH LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:27:38

89
KESATUAN BANGSA DAN POLGRI LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:27:13

90
PEMUDA DAN OLAHRAGA

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:26:27

91
KEBUDAYAAN LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:25:46

92
PENANAMAN MODAL LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:25:15

93
KOPERASI KLPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:24:34

94
KETENAGA KERJAAN 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:24:11

95
SOSIAL KLPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:23:17

96
KELUARGA BERENCANA DAN KS

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:22:44

97
Bab VI LPPD 2015

Tanggal : 2017-08-10 14:21:16

98
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PA

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:21:06

99
Bab V LPPD 2015

Tanggal : 2017-08-10 14:20:45

100
KEPENDUDUKAN LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:19:49

101
Bab IV LPPD 2015

Tanggal : 2017-08-10 14:19:29

102
PERTAHANAN LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:19:00

103
Bab III LPPD 2015 - Review IKK

Tanggal : 2017-08-10 14:15:20

104
LINGKUNGAN HIDUP LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:15:09

105
Bab III LPPD 2015 - 4. Urusan Pilihan

Tanggal : 2017-08-10 14:14:43

106
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:13:40

107
PERHUBUNGAN LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:13:10

108
Bab III LPPD 2015 - 3. Urusan Wajib 16-26

Tanggal : 2017-08-10 14:12:53

109
PENATAAN RUANG LKJP 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:12:41

110
PENATAAN RUANG LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:12:13

111
Bab III LPPD 2015 - 2. Urusan Wajib 6-15

Tanggal : 2017-08-10 14:12:05

112
PERUMAHAN LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:11:36

113
PEKERJAAN UMUM LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:11:03

114
Bab III LPPD 2015 - 1. Urusan Wajib 1-5

Tanggal : 2017-08-10 14:10:58

115
PPENDIDIKAN LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:10:39

116
Bab II LPPD 2015

Tanggal : 2017-08-10 14:10:20

117
BAB 3 KEUANGAN DRAFT LKJP 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:09:42

118
Bab I LPPD 2015

Tanggal : 2017-08-10 14:09:25

119
BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:09:17

120
BAB 1 PENDAHULUAN LKPJ 2015

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:08:55

121
BAB VII ATA 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:05:33

122
BAB VI ATA 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:05:07

123
BAB 5 ATA 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:04:43

124
ATA PERINDUSTRIAN 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:04:18

125
ATA PERDAGANGAN 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:03:54

126
ATA KELAUTAN DAN PERIKANAN 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:03:29

127
ATA PARIWISATA 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:03:01

128
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Semarang 2016

Tanggal : 2017-08-10 14:02:38

129
ATA ESDM 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:02:32

130
ATA KEHUTANAN 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:02:08

131
ATA PERTANIAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:01:24

132
ATA PERPUSTAKAAN 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 14:01:03

133
ATA KOMUNIKASI 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:59:49

134
ATA KEARSIPAN 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:59:26

135
ATA STATISTIK 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:58:52

136
ATA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:58:30

137
ATA KETAHANAN PANGAN 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:58:00

138
ATA OTONOMI

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:57:37

139
ATA KESBAGPOLDAGRI 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:56:13

140
ATA PEMUDA DAN OLAHRAGA 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:55:36

141
ATA KEBUDAYAAN 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:55:05

142
ATA PENANAMAN MODAL 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:54:43

143
ATA KOPERASI 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:54:17

144
ATA KETENAGA KERJAAN 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:53:47

145
ATA SOSIAL 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:53:24

146
LKPJ KB DAN KS 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:53:00

147
LKPJ PP DAN PA 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:52:08

148
KLPJ PERTAHANAN 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:51:03

149
KLPJ LINGKUNGAN HIDUP 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:50:34

150
LKPJ PERHUBUNGAN 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:49:25

151
KLPJ PERENCANAAN PEMBANGUNAN 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:49:03

152
LKPJ PENATAAN RUANG 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:48:19

153
KLPJ PERUMAHAN 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:47:56

154
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DRAFT LKPJ 2013

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:47:20

155
URUSAN WAJIB KESEHATAN DRAFT LKPJ 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:46:40

156
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DRAFT LKPJ 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:45:34

157
BAB 3 KEUANGAN DRAFT LKJP 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:44:50

158
BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:44:06

159
BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:42:52

160
BAB 1 PENDAHULUAN LKPJ 2014

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah

Tanggal : 2017-08-10 13:42:05

161
BAB 7 PENUTUP DRAFT LKJP 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 13:40:27

162
BAB 7 PENUTUP DRAFT LKJP 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 13:23:41

163
BAB 7 PENUTUP DRAFT LKJP 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 12:50:22

164
BAB 6 TUGAS UMUM PEMERINTAHAN DRAFT LKJP 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 12:49:42

165
BAB 5 TUGAS PEMBANTUAN DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 12:49:05

166
URUSAN PILIHAN PERDAGANGAN DRAFT LKJP 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 12:48:24

167
URUSAN PILIHAN PARIWISATA DARFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 12:47:37

168
URUSAN PILIHAN ESDM DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 12:46:50

169
URUSAN WAJIB PERTANIAN DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 12:46:07

170
URUSAN WAJIB PERPUSTAKAAN DRAFT LKJP 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 12:45:05

171
URUSAN WAJIB KOMUNIKASI DARFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 12:44:16

172
URUSAN WAJIB KEARSIPAN DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 12:43:17

173
URUSAN STATISTIK DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 12:42:15

174
URUSAN STATISTIK DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:26:47

175
URUSAN WAJIB PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:25:56

176
URUSAN WAJIB KETAHANAN PANGAN DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:24:45

177
URUSAN OTONOMI DAERAH DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:23:52

178
URUSAN WAIB KESBANGPOLDAGRI

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:22:02

179
URUSAN WAJIB PEMUDA DAN OLAHRAGA DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:21:00

180
URUSAN WAJIB KEBUDAYAAN DARFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:20:01

181
URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:18:25

182
URUSAN WAJIB KOPERASI DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:13:53

183
URUSAN WAJIB KETENAGA KERJAAN DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:13:12

184
URUSAN WAJIB SOSIAL DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:12:30

185
URUSAN WAJIB KB DAN KS DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:11:48

186
URUSAN WAJIB PP DAN PA DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:11:13

187
URUSAN WAJIB KEPENDUDUKAN CAPIL DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:10:28

188
URUSAN WAJIB KETAHANAN DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:09:38

189
URUSAN WAJIB LINGKUNGAN HIDUP DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:09:03

190
URUSAN WAJIB PERHUBUNGAN DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

 

Tanggal : 2017-08-10 11:08:21

191
URUSAN WAJIB PERENCANAAN PEMBANGUNAN DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:07:41

192
URUSAN WAJIB PENATAAN RUANG DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:06:56

193
URUSAN WAJIB PERUMAHAN DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:06:04

194
URUSAN WAJIB KESEHATAN DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:05:24

195
URUSAN WAJIB PEKERJAAN UMUM DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:04:28

196
URUSAN WAJIB PENDIDIKAN DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:03:44

197
BAB 2 KEBIJAKAN PEMERINTAH DRAFT LKPJ 2013

 hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:01:14

198
BAB 1 PENDAHULUAN LKPJ 2013

hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggal : 2017-08-10 11:00:03

GPR Kominfo